WTO tak dukung ketahanan panganMenteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai rencana peraturan World Trade Organization (WTO) mengenai penimbunan 10 persen hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional tidak masuk akal. Pasalnya, jumlah produksi pertanian nasional jauh di bawah jumlah penduduk Indonesia.
Impor 18 jenis produk hortikultura dihapusMenteri Perdagangan menerbitkan Permendag No. 16/M- DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut peraturan terdahulu yaitu Permendag No. 30/M-DAG/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No. 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Tembakau impor bisa mendominasiDirektur Riset dan Advokasi ReIde Indonesia Agus Surono mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu, melampaui kewenangannya (over authority).
Bulog impor 150 ribu ton kedelaiPerum Bulog berencana mengimpor kedelai sebanyak 150.000 ton pada Oktober-Desember mendatang. Kedelai impor akan didatangkan dari negara Amerika Serikat dan Myanmar.
Daging impor sulit terserap optimalKementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim penyerapan daging impor baru mencapai 25 persen dari kuota yang telah ditetapkan. Ini yang menyebabkan harga daging saat ini masih tinggi.
Eksportir mineral agar urus rekomendasiPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) yang telah masuk tahap perencanaan, konstruksi serta studi kelayakan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) diusulkan mendapat rekomendasi melanjutkan kegiatan usahanya mengekspor bijih mineral.
Emil: Kebijakan ekonomi RI keliruPertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen secara nasional dan 8,45 persen di Sulsel. Namun, itu tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Pengusaha kecil sulit berkembang. Sementara pengusaha besar kian menggurita.
Insentif bagi industri galangan kapalBeban fiskal yang kerap membebani industri galangan kapal domestik bakal terkikis. Sebab, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk mendukung industri kapal domestik yang bakal butuh 500 kapal sampai 2015 nanti bisa berkembang.
UU 18 / 2012 tak atur kriteria panganPengamat pertanian Khudori mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria pangan pokok agar bisa menyusun instrumen stabilitasi seperti yang tercantum dalam undang undang pengelolaan pangan.
Budi Wiyono
Kirim press release, undangan peliputan atau jumpa pers.
Forward an inquiry or send request to the secretariate.
You can write 
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai rencana peraturan World Trade Organization (WTO) mengenai penimbunan 10 persen hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional tidak masuk akal. Pasalnya, jumlah produksi pertanian nasional jauh di bawah jumlah penduduk Indonesia.
Menteri Perdagangan menerbitkan Permendag No. 16/M- DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura. Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut peraturan terdahulu yaitu Permendag No. 30/M-DAG/PER/6/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan No. 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Direktur Riset dan Advokasi ReIde Indonesia Agus Surono mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu, melampaui kewenangannya (over authority).
Perum Bulog berencana mengimpor kedelai sebanyak 150.000 ton pada Oktober-Desember mendatang. Kedelai impor akan didatangkan dari negara Amerika Serikat dan Myanmar.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim penyerapan daging impor baru mencapai 25 persen dari kuota yang telah ditetapkan. Ini yang menyebabkan harga daging saat ini masih tinggi.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) yang telah masuk tahap perencanaan, konstruksi serta studi kelayakan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) diusulkan mendapat rekomendasi melanjutkan kegiatan usahanya mengekspor bijih mineral.
Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,3 persen secara nasional dan 8,45 persen di Sulsel. Namun, itu tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Pengusaha kecil sulit berkembang. Sementara pengusaha besar kian menggurita.
Beban fiskal yang kerap membebani industri galangan kapal domestik bakal terkikis. Sebab, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk mendukung industri kapal domestik yang bakal butuh 500 kapal sampai 2015 nanti bisa berkembang.
Pengamat pertanian Khudori mengatakan pemerintah perlu menentukan kriteria pangan pokok agar bisa menyusun instrumen stabilitasi seperti yang tercantum dalam undang undang pengelolaan pangan.
Informasi rute dan jalan raya Jabodetabek, peta DKI Jakarta, Jawa, Nusantara, dunia, dst.
Jangan lewatkan Jajak Pendapat soal pelayanan pelabuhan Tanjung Priok.
Syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan Rekomendasi Gafeksi untuk mendapatkan SIUJPT baru dari Dinas Perhubungan DKI.
