KONTEN

INQUIRY

Forward an inquiry or send request to the secretariate.


 

POLICY UPDATES

Tataniaga impor sapi tak berpeluang kartel

12 February, 2013 by Alec Sutaryo

Tataniaga impor sapi tak berpeluang kartel Tataniaga impor sapi tak berpeluang kartelDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Bahrul Chairi, mengatakan bahwa tata niaga impor sapi tidak memungkinkan adanya kartel harga.

Sebab, jumlah importir sapi saat ini banyak, mencapai 58 importir.

"Di samping itu, kuota impor hanya 8 persen dari kebutuhan nasional," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI hari ini di Jakarta.

Bahrul mengatakan, penyebab tren kenaikan harga daging sapi di Indonesia lebih disebabkan ke persoalan supply and demand di pasar. Di situ, ada sebuah ketidakseimbangan.

Bahrul mengatakan, kini pihaknya tengah menghitung jumlah persis permintaan daging sapi.

"Harus ada penataan lagi terhadap mekanisme supply and demand. Dengan demikian, harga daging sapi benar-benar stabil," ucap Bahrul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Anton Sihombing, memertanyakan penyebab stok 14,3 juta ekor sapi tidak bisa menstabilkan harga tersebut.

"Mengapa pula sekarang harga daging sapi di Indonesia tertinggi di dunia? Dan apakah mungkin swasembada sapi tercapai di tahun 2014?"

Ucap Anton, swasembada sapi tahun 2014 didengungkan, tapi Kementerian Pertanian mengatakan kekurangan dana.

"Alokasi dana naik terus. Tapi harga daging sapi tidak bisa stabil," ucap dia.

"Kita semestinya merasa malu. Karena tidak bisa sinergi sehingga harga daging sapi sudah sangat mahal," kata Anton.

Versi KPK

Tingginya harga pangan di Indonesia, termasuk harga daging sapi, akibat keberadaan kartel.

Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permainan kartel pangan di Indonesia sebenarnya sudah lama tercium keberadaannya, namun belum terpublikasi saja.

Terkuaknya keberadaan kartel pangan ini setelah KPK berhasil membongkar kasus suap impor daging sapi yang melibatkan seorang petinggi partai yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

KPK belum lama ini mengungkapkan bahwa telah terjadi persengkokolan dalam pengadaan impor pangan atau yang disebut dengan kartel di di Kementerian Pertanian.

Para mafia pangan dan impor ini telah merasuk di tubuh kementerian yang membidangi pangan tersebut.

Melonjaknya harga pangan di Indonesia ditengarai akibat adanya para mafia ini.

Terungkapnya kasus suap impor sapi yang melibatkan seorang petinggi partai belum lama ini, semakin menguatkan dugaan tersebut.

Selain KPK, dugaan adanya kartel juga diungkapkan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kedua lembaga ini memperkuat temuan KPK tersebut, bahkan mereka mengakui bahwa kartel pangan telah merajalela di Indonesia.

Hal inilah yang membuat harga berbagai bahan pangan, termasuk kedelai, daging sapi, hingga gula kian naik dari semenjak tiga tahun terakhir ini.

Bahkan Kadin Indonesia mengingatkan akan semakin meluasnya kegiatan kartel pangan di Indonesia yang akan menyebabkan harga pangan di Indonesia semakin melambung dan fluktuatif.

Keberadaan dan merajalelanya kartel pangan ini ditengarai karena adanya 'perlindungan' dari sejumlah pihak, termasuk pejabat pemerintahan dan dari para politikus.

Dan untuk itu, para pengusaha yang membuat kongkalikong ini menyetor sejumlah uang kepada pihak-pihak yang 'melindungi', termasuk pejabat pemerintahan dan para politisi.

Praktek kartel pangan ini sendiri telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk pengusaha, pejabat, dan politikus.

Kasus suap sapi impor yang belum lama ini terbongkar memberikan bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut.

Dan akibat praktek kartel ini telah membuat rakyat Indonesia menderita karena harga bahan pokok yang terus membungbung tinggi, bahkan dibandingkan negara-negara sekitar, ternyata harga kebutuhan pokok di Indonesia paling tinggi.

Permainan kotor yang dilakukan pengusaha, pejabat, dan politikus ini harus segera dihentikan.

Terungkapnya kasus suap impor daging sapi oleh KPK bisa dijadikan momentum bagi para pemangku kepentingan untuk membasmi kartel yang telah merajalela ini.

Mekanisme pengadaan maupun dan distribusi pangan di Indonesia harus segera dibenahi.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua ini harus segera melakukan pembenahan di berbagai lini pangan, termasuk dalam hal pengadaan impor, pengawasan, dan transparansi dalam hal pembagian kuota impor.

KPK diharapkan mampu membongkar berbagai praktek kartel pangan yang telah merajalela di Indonesia dan telah merugikan masyarakat banyak.

Dengan terungkapnya kasus suap sapi impor ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar praktek tersebut.

jaringnews.com/cbn.net.id

 

DOKUMEN

Syarat kelengkapan dokumen untuk pengurusan Rekomendasi Gafeksi untuk mendapatkan SIUJPT baru dari Dinas Perhubungan DKI.


 

 
ALFI d/h Gafeksi DKI Jakarta - 2012
Web developer: Cestar Sr